Karakteristik Ekosistem Air Hitam Laut di Provinsi Jambi

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki panjang garis pantai sejauh 99.093 kilometer. Garis pantai yang sangat panjang tersebut memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda-beda. Salah satu jenis ekosistem yang paling dikenal adalah ekosistem terumbu karang, karena selain indah juga dapat dijadikan objek wisata yang digemari. Namun, selain ekosistem terumbu karang ada beberapa jenis ekosistem lain seperti hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria. Pada tulisan ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pesisir pantai Air Hitam Laut di pantai timur sumatera tepatnya timur provinsi Jambi.

Karakteristik Ekosistem Pantai Air Hitam Laut

Pantai Air hitam Laut terletak di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang merupakan salah satu pintu masuk kawasan Taman Nasional Berbak. Pantai ini memiliki jenis ekosistem hutan mangrove dengan ciri-ciri berlumpur dan dipengaruhi oleh pasang surut. Flora yang tumbuh di wilayah ini bermacam-macam terdiri dari pohon yang tingginya dapa mencapai 30 meter. Pesisir ini memiliki jenis topografi yang landai dan sebagian besar berupa rawa pasang surut.  Pantai di daerah ini berwarna hitam dan tidak memiliki pasir seperti pantai-pantai di selatan jawa ataupun di pulau Bali. Hal ini disebabkan karena pantai ini terdiri dari endapan lumpur-lumpur sungai yang menyebabkan pantai ini berwarna kehitaman sesuai dengan namanya. Pantai air hitam laut sendiri berjenis pantai landai akibat tidak adanya proses endogen geologi seperti pengangkatan atau vulkansime dalam pembentukannya. Pantai landai terbentuk akibat proses eksogen cuaca dan hidrologi.

sumber : desaairhitamlaut.blogspot.com

Peran Pantai Air Hitam Laut dalam Kehidupan Masyarakat

Peran pantai air hitam laut dan ekosistem sekitarnya sangat penting untuk lingkungan antara lain melindungi pantai dari erosi serta abrasi pantai. Selain itu hutan bakau juga dapat menjadi habitat bagi hewan-hewan liar seperti ikan, udang, kepiting, burung, dll serta menyerap CO2 dari udara. Pantai air hitam laut juga dijadikan sebagai obyek penelitian ekosistem hutan mangrove, habitat burung air dan burung migran serta satwa lainnya.

Selain manfaat bagi lingkungan, pantai air hitam laut memiliki manfaat bagi masyarakat dari segi budaya. Setiap hari Rabu terakhir pada bulan Safar kalender hijriyah diadakan acara yang cukup terkenal di masyarakat pantai timur Jambi yaitu mandi safar. Acara ini diikuti berbagai lapisan masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Mandi safar adalah tradisi ritual tahunan warisan nenek moyang untuk meminta kepada sang Maha Kuasa agar terhindar darei bahaya,penyakt dan mensucikan diri dari dosa dengan menceburkan diri kelaut. Tidak hanya masyarakat biasa namun juga pejabat daerah ikut serta dalam acara tahunan ini. 

sumber : tanjabtimkab.go.id

Keberadaan pantai Air Hitam Laut sebagai salah satu pesisir hutan mangrove telah memberikan banyak manfaat. Selain manfaat bagis flora dan fauna penghuni hutan mangrove, manfaat juga dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai lokasi upacara budaya mandi safar. Oleh karenanya, sudah seharusnya kelestarian dari pantai Air Hitam dijaga agar keindahan dan manfaat yang saat ini dirasakan dapat terus dirasakan manfaatnya di masa depan.

Mewujudkan Mimpi Menjadi Poros Maritim Dunia

Indonesia di masa lalu merupakan negara yang besar dan disegani di bidang maritimnya. Sejarah mencatat salah satu kerajaan di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya berjaya di bidang maritim pada abad-8 sampai abad-10. Dibuktikan dengan ditaklukkan beberapa wilayah di Indonesia dan juga wilayah di asia tenggara seperti Thailand Selatan hingga Kamboja. Hal ini didukung dengan posisi Indonesia yang berada pada jalur pelayaran dunia dan menghubungkan dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Maritim berperan besar dalam pembangunan dan perkembangan di Indonesia karena sebagian besar wilayahnya terpisah oleh lautan sehingga Indonesia dipaksa untuk mengirimkan logistik dan seluruh kebutuhannya  lewat laut. Posisi geografis yang strategis ini dibuktikan dengan data bahwa 45 persen dari barang yang didagangkan di dunia diangkut melalui laut Indonesia (UNCTAD 2010).

Ada cita-cita yang timbul untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut Indonesia harus terlebih dahulu menjadi negara maritim. Hingga saat ini Indonesia bukan merupakan negara maritim secara ilmiah karena sebagian besar penduduknya tidak terpengaruh secara langsung oleh proses yang terjadi di lautan. Impian serupa pernah disampaikan Bung Karno bahwa bangsa yang kuat dan sejahtera harus menjadi bangsa bahari. 

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh pemerinatah. Membangun infrakstruktur pendukung seperti pembangunan pelabuhan-pelabuhan kelas Internasional yang dapat disinggahi kapal-kapal besar. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di seluruh bidang dewasa ini telah menciptakan suatu moda transportasi laut yang berbeda dari sebelumnya. Apabila kapal pada zaman dahulu hanya terbuat dari kayu dalam ukuran relatif kecil, sekarang dapat dibuat kapal-kapal besar yang mampu mengangkut barang-barang yang lebih banyak. Kapal-kapal yang besar tentu memerlukan pelabuhan yang sesuai untuk bersandar, Indonesia harus mulai membangun pelabuhan-pelabuhan seperti itu terutama di sepanjang ALKI yang menjadi alur lalu lintas resmi kapal yang melalui lautan Indonesia. Dengan dibukanya pelabuhan-pelabuhan Internasional di Indonesia akan memudahkan pengiriman barang kedalam dan keluar dalam jumlah yang banyak sehingga meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Seiring bertambahnya kapal yang masuk dan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia juga akan menambah devisa negara.

sumber : gresik.co

Selain itu dibutuhkan pengelolaan SDA di lautan yang terpadu dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, pemerintah bisa mendukung nelayan-nelayan kita dengan bantuan kapal atau subsidi bahan bakar untuk nelayan. Kesejahteraan nelayan juga perlu diperhatikan, karena sekarang ini terjadi ketidaksesuaian harga komoditi perikanan di tingkat nelayan dengan harga pasar. Restoran-restoran seafood kelas dunia menjual produk laut dengan harga selangit namun nelayan yang merupakan orang yang berjuang untuk menghidangkan makanan tersebut di meja makan masih hidup sederhana. Harus bisa dipastikan bahwa yang menikmati kekayaan perikanan yang sedemikian besar adalah bangsa Indonesia sendiri melalui nelayan-nelayan Indonesia. Bukan tengkulak-tengkulah bermodal besar ataupun nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan di Indonesia. 

sumber : waspada.com

Oleh karena itu dengan berbagai macam potensi yang kita miliki sebagai bangsa sudah seharusnya Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara maritim dan mengukuhkan diri sebagai poros maritim dunia. Pemerintah sebagai pemegang kepentingan dan pembuat kebijakan semestinya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menunggu Indonesia di depan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita segenap bangsa. Kebijakan yang diambil juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan tersebut terutama masyarakat lokal yang memahami kondisi dan situasi daerahnya. Denga diikutsertakannya peran masyarakat dalam membuat kebijakan mengenai maritim diharapkan masyarakat merasa diberikan tanggung jawab moral yang sama sehingga turut serta mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut untuk kemajuan sektor maritim Indonesia dan mimpi Indonesia menjadi poros maritim dunia bisa terwujud segera.

Peran Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Terluar dalam Menjaga Wilayah Laut Indonesia

Indonesia pada saat merdeka pada tahun 1945 memiliki luas wilayah pesisir yang lebih kecil dibandingkan dengan luas yang ada pada saat ini. Hal itu disebabkan karena Indonesia masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Belanda yaitu mengklaim laut sejauh 3 mil diukur dari garis pantai masing-masing pulau. Hal ini dinilai merugikan bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau yang terpisah satu sama lain. Pada saat itu, apabila kita ingin berpergian dari satu pulau ke pulau lain misalnya dari Jawa ke Kalimantan harus melewati laut bebas / laut internasional. Selain itu dari segi kedaulatan dan keamanan negara hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Indonesia karena wilayah pesisir Indoesia akan mudah terancam oleh bahaya dari negara lain karena jarak antara laut teritorial dan laut internasional sangat sempit. 

Oleh karena itu Perdana Menteri Indonesia, Djoeanda Kartawidjaja melakukan diplomasi melalui Deklarasi Djoeanda (1957). Akhirnya setelah melalui perjuangan diplomasi yang cukup panjang Indonesia berhasil diakui statusnya sebagai negara kepulauan dengan disepakati nya UNCLOS III tahun 1982. Dengan ini wilayah kedaulatan Indonesia termasuk perairan yang berada di antara pulau-pulau dan batas luar wilayah kedaulatan laut Indonesia dihitung dari pulau terluar wilayah Indonesia. Bersamaan dengan itu wilayah Indonesia menjadi bertambah luas dari 2 juta kilometer persegi bertambah 4 kali lipat menjadi 8 juta kilometer persegi. Indonesia membagi wilayah laut sedikitnya menjadi 3 bagian yaitu :

• Laut Teritorial dihitung 12 mil dari garis surut air laut terendah
• Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dihitung 200 mil dari garis surut air laut terendah
• Landas Kontinen sesuai Perjanjian dengan negara tetangga / persetujuan PBB

UNCLOS III telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Definisi negara kepulauan adalah negara yang luas daratan berbanding lautan adalah lebih kecil dari 1:9. Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan membuat Indonesia berhak mengklaim laut diantara pulau-pulaunya sebagai wilayah Indonesia. Hal ini memberikan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjaga perairan yang lebih luas dari sebelumnya. Untuk menjaga perairan yang sedemikian luas selain diperlukan pengawasan khusus secara langsung juga dapat dilakukan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang baik terutama wilayah pesisir yang berada di perbatasan terluar wilayah Indonesia. Pengelolaan wilayah pulau terluar setidaknya membawa tiga misi yaitu : 1) menjaga keutuhan NKRI ; 2) pemanfaatan SDA dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 3) memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya 

Misi pengelolaan wilayah pulau terluar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan UNCLOS III tahun 1982 batas wilayah Indonesia ditentukan oleh pulau-pulau terluar sebagai  titik  dasar  dari  garis  pangkal  lurus  kepulauan  Indonesia  dalam  penetapan wilayah  perairan  Indonesia,  zona  ekonomi  ekslusif  Indonesia,  dan  landas  kontinen Indonesia. Apabila wilayah pesisir pulau terluar tidak dikelola dengan baik atau bahkan malah ditelantarkan bukan tidak mungkin negara lain akan mengakui wilayah tersebut dan mengakibatkan berkurangnya wilayah laut Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena perjuangan untuk mendapat wilayah laut yang ditetapkan sekarang tidaklah mudah bagi Indonesia. Perlu perundingan diplomatik yang cukup panjang untuk meyakinkan negara lain tentang konsep dan gagasan Indonesia dalam menentukan wilayah laut sehingga perlu dipikirkan pengelolaan wilayah pesisir yang optimal sebagai upaya melanjutkan perjuangan mempertahankan wilayah laut Indonesia.

sumber :

http://syukuridrus.blogspot.com/2013/02/pengelolaan-dan-pengembangan-pulau.html

I Made Andi Arsana. “Memagari Laut Nusantara”

I Made Andi Arsana. “Memahami Wawasan Nusantara dan Evolusi Wilayah Laut Indonesia”. Bahan Kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada